• Sabtu, 07 Desember 2019
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berita Foto
  • Berita Video
  • Infografis
  • Magazine
  • Indeks
Keuangan

Australia Investasi Jutaan Dollar Untuk Garam di Nagekeo

Kemaritiman

Menko Luhut: Energi Hijau Bantu Tekan Neraca Transaksi Berjalan

Kemaritiman

12 Poin Kesepakatan KKP 2019

IPTEK

Lima Perusahaan Ini Penerima Award Loyal Customer

  • Sabtu, 07 Desember 2019
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berita Foto
  • Berita Video
  • Infografis
  • Indeks
  • Home
  • Ekonomi
  • Perdagangan
  • Industri
  • Keuangan
  • Energi
  • Infrastruktur
  • Pariwisata
  • Kemaritiman
  • Pertanian

Kementerian PUPR Tempati Peringkat Kedua Nilai Kinerja Anggaran 2019

  • Selasa, 29/10/2019 19:13
  • Oleh Endang Saputra
Berita Lainnya
  • 12 Poin Kesepakatan KKP 2019
  • Menteri Tjahjo Ungkap 3 Alasan Pentingnya Daya Saing Bagi Sebuah Bangsa
  • Bangun Ekosistem Riset Nasional, Penerima Beasiswa Diminta Belajar
  • Cerita dan Air Mata Lisa yang Gagal Persembahkan Emas SEA Games 2019

JPP, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati peringkat kedua saat memasuki triwulan keempat Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 2019 untuk kementerian/lembaga dengan kategori pagu besar atau di atas Rp10 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10/2019), mengatakan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Kita harus hati-hati dalam membelanjakan uang negara," kata Menteri Basuki.

Selain Kementerian PUPR, menurut data yang dirilis Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan per 23 Oktober 2019, terdapat 12 kementerian/lembaga lain pada kategori sama yang dinilai.

Persentase NKA 2019 Kementerian PUPR sebesar 74,22 persen, sedangkan NKA nasional adalah 47,99 persen. Capaian Kementerian PUPR ini lebih tinggi dari tahun anggaran 2018 yakni 64,92 persen dan 59,43 persen pada 2017.

Peringkat NKA dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi secara proporsional terhadap peran masing-masing variabel penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, dan capaian keluaran.

Selain itu, evaluasi kinerja anggaran merupakan alat untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan sebagai umpan balik untuk pembenahan atau perbaikan penganggaran pada periode berikut-berikutnya.

Capaian ini merupakan indikator peningkatan kinerja dan pengelolaan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan RI.

Kementerian PUPR juga terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran agar dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan yang berkualitas juga ditentukan oleh koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan oleh aparat penegak hukum (APH) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.

Komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas belanja anggaran infrastruktur Kementerian PUPR tersebut terlihat dari capaian nilai atas laporan semester I tahun 2019 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Kementerian PUPR terdapat tiga kementerian/lembaga lainnya yang mendapatkan nilai 100 persen atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada semester I 2019 yakni Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Penilaian dilakukan oleh KPK yang menghimpun pelaksanaan program pencegahan korupsi pada 51 kementerian/lembaga (K/L) dan 34 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten/kota.(pupr)

 

  • Tags:
  • PUPR
  • Kinerja Anggaran 2019
  • Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Lihat Juga

BPOM Kuatkan Pengawasan Pangan Olahan

Sesuai Putusan WTO, Indonesia Perbarui Aturan Impor Ayam

Indonesia Matangkan Strategi Perdagangan Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Berdaya Berwirausaha, KSP Dorong Kewirausahaan Kaum Difabel

Kemendag Sebut Pasar Ekspor Semen Indonesia ke Filipina Makin Terbuka Lebar

Berita Terbaru

  • Mendagri: Perlu Kajian Akademis dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung

  • Persatuan Modal Penting Wujudkan Indonesia Damai dan Anti-Radikalisme

  • Tak Kenal Oposisi, Demokrasi Indonesia Junjung Nilai-Nilai Keakraban

  • Jelang Pilkada Serentak 2020, Kemenko Polhukam Tingkatkan Koordinasi ke Daerah

Terpopuler

  • 01

    Kapolda: 2 Anggota TNI Korban Ledakan Granat Asap di Monas

  • 02

    Peluang Besar Indonesia - Korea Kerja Sama Tumbuhkan Industri Kreatif

  • 03

    Kejar Target Bauran Energi 2025 Butuh Investasi EBT Hingga USD36,95 Miliar

  • 04

    The Straits Times Nobatkan Presiden Jokowi sebagai Asian of the Year 2019

  • 05

    Terobosan Lagi, Surat Pindah Bisa Diurus di Dukcapil Terdekat

  • 06

    Ini Daftar ASN Berprestasi Penerima Anugerah ASN 2019

  • 07

    Hindari Penyesatan Informasi, Kemenhub Imbau Masyarakat Hati-Hati Beli Tiket Pesawat ‘Online’

  • 08

    Sekjen: Kemenag Dukung Penuh Tindaklanjut Inpres Nomor 7 Tahun 2019

  • 09

    Merentas Jalan Kemandirian Penyandang Disabilitas

  • 10

    Peran Nyata Indonesia di Dewan Keamanan PBB

 

 

© Copyright 2019 jpp.go.id

  • Home
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer