tidak ada yang lebih memahami situasi lahan sawah dari pada Kementerian Pertanian itu sendiri.
JPP, JAKARTA - "Kami mengapresiasi perkembangan dan pertumbuhan korporasi pertanian selama ini." Kalimat pujian itu mengalir dari Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi IV DPR di Komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019). "Yang jelas, kami tidak meragukan lagi kinerja pak menteri," imbuhnya.
Edhy yang diamini para peserta rapat mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai berhasil mengembangkan produksi cabai, bawang, kedelai dan beberapa pasokan pangan lain sehingga mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Edhy juga mendukung upaya Kementan untuk tidak menggunakan data lahan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai basis penghitungan anggaran 2019. Menurut dia, tidak ada yang lebih memahami situasi lahan sawah dari pada Kementerian Pertanian itu sendiri.
"Kementan yang lebih tahu, masa kita meragukan data pertanian Kementan. Yang kami takut nanti, kalau pakai data Kementerian ATR, pegawai Kementan sampai tingkat kabupaten tidak mau merealisasikan karena anggaran yang dipakai itu dianggap menyalahi," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Kasriah juga mengapresiasi capaian sektor pertanian dibawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman. Menurut dia, Kementan sukses merealisasikan serapan APBN sebesar 24.038.534.197.000.00. "Oleh karena itu kita meminta pada kementerian pertanian agar selalu bekerja dan meningkatkan capaiannya pada tahun mendatang," katanya.
Pujian bagi Kementan juga datang dari Anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Endangdayani. Perempuan yang mewakili Dapil Jawa Tengah ini memuji Kementan karena berhasil mendorong ekspor sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. "Menyampaikan banyak terimakasih dari para petani yang telah banyak menerima bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dalam empat tahun terakhir," katanya.
Sekedar diketahui, Komisi IV DPR menyetujui anggaran subsidi pupuk pada APBN tahun 2019 mendatang sebesar Rp 29.503.224.800.000.00 atau setara dengan jumlah pupuk sebanyak 9.550.000 ton.
Meski demikian, DPR meminta Kementan agar memprioritaskan program program pengembangan komoditas strategi, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan lahan rawa, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani. Semua program itu diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2019.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam paparanya mengatakan bahwa keberhasilan Kementan dalam menekan inflasi hingga melompati 12 negara hingga mengubah pertanian tradisional menjadi lebih modern adalah kerja keras semu pihak, termasuk Komisi IV DPR RI.
"Tentu saja semua capaian-capaian kami berkat kerja keras bersama yang harus kita sukuri bersama. Bahwa dalam pelaksanaannya, kami terus berupaya membuka investasi serta meningkatkan PDB sampai kurang lebih 400 triliun. Kami juga berupaya meningkatka NTP serta NTUP agar petani kita terus sejahtera," katanya.
Menurut Amran, banyak Permentan yang sudah ia cabut. Semua aturan dibuat semudah mungkin agar mampu mendatangkan banyak investasi. Dalam perjalannya, Kementan juga membuka pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menciduk siapa saja yang berani bermai anggaran.
"Memang sejak 3 tahun lalu KPK selalu dibukakan pintu masuk ke kantor (Kementan). Kami malah senang, dan minta KPK mengawasi Kementan. Jangan lupa, besok masih ada perusahaan yang akan kami blacklist. Mereka tidak boleh lagi terlibat di kementerian pertanian," katanya.
Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komiai IV DPR RI ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo dan dihadiri Fraksi Parta Golkar Roem Kano, Fraksi Partai Demokrat Michael Watitimena, Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, Fraksi PKB Daniel Johan dan sejumlah anggota lain dari perwakilan Provinsi.
Rapat ini bertujuan menetapkan pagu anggaran Kementan 2019 yang telah disahkan pada 2018 sebesar Rp21,8 triliun. Penetapan anggaran didasari pada data luas lahan lama, sebelum ada pembaruan dari Kementerian ATR yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. (tan)
