|
Berita Lainnya
|
JPP, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut masalah kesehatan dan penanganannya merupakan ukuran keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Sebab, pembangunan yang dikatakan sukses dan berhasil tidak luput dari masalah kesehatan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam acara Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota tahun 2019 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
“Masalah kesehatan ini merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di negara maupun Kabupetan/Kota. Khusus kesehatan, Bapak Presiden menggenjot habis-habisan bahkan pas kita kumpul kemarin dalam Rakornas (13/11/2019) beliau juga menekankan betul soal kesehatan ini, ini harus kita dukung bersama oleh Pemerintah Pusat, Kemendagri juga akan all out dukung Pak Menkes, pemerintah daerah juga harus dukung, kita harus satu visi,” ujar Tito.
Menurut Mendagri, terdapat empat aspek untuk menunjang sebuah kabupaten dan kota yang dapat memenuhi kategori sehat, diantaranya street security, infrastructure security, digital security, dan health security. Keempat variabel tersebut juga perlu didukung dengan kemauan dan kemampuan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.
“Street security yaitu keamanan jalannya, apakah banyak copet atau begal; infrastructure security berkaitan dengan infrastrukturnya apakah memadai atau tidak, misalnya ketersediaan listrik, air yang memadai, dan lainnya; Digital Security berkenaan dengan adakah sistem digital yang mengamati; kemudian health security ini banyak sekali variabelnya dari mulai kebersihan, apakah terbebas dari sampah, gedung-gedungnya seperti apa kebersihan toiletnya, dan lain sebagainya,” ulas Tito.
Mendagri menekankan, pencegahan atau upaya preventif sangat diperlukan dan lebih baik dari penindakan. Untuk itu, berkaitan dengan health security, kepala daerah diminta untuk melakukan kegiatan dan pengecekan kebersihan dan kesehatan sebagai upaya preventif.
“Berikutnya preventif menjadi salah satu variable health security, ketersediaan dokter, RS, Puskesmas, kemudian ada ukuran-ukuran preventif yang lain dari mulai sistem kebersihan kota, keamanan, ada taman, tempat berolahraga, sehingga masyarakat bisa berolahraga, lari, jalan kaki, dan ini mengurangi ongkos kesehatan, intinya mencegah lebih baik dari mengobati,” jelas Tito.
Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta memiliki leadership, kemauan dan kemampuan yang mumpuni untuk mengelola Kabupaten/Kotanya menjadi lebih sehat dan ramah untuk warga masyarakatnya.
“Banyak aspek pencegahan yang menjadi variabel untuk mengatakan kota adalah kota yang sehat, namun Ini semua membutuhkan leadership kepala daerah, apakah memiliki kompetensi, dalam berinovasi dan berimprovisasai, dan memiliki kemampuan, dan kemauan, banyak yang memiliki kemampuan tapi tak memiliki kemauan, ada juga yang punya kemauan tapi gak ngerti caranya, lebih parah lagi yang gak punya kompetensi dan gak punya kemauan, dan ini tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ulas Tito.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk mulai peduli terhadap restoran dan penjual makanan yang berada di ruang publik. Menurutnya, hal ini kerap luput menjadi perhatian kepala daerah.
“Yang lain adalah insfeksi terhadap restoran dan makan yang dijual di ruang publik, kita kayanya belum ada, masih bebas sebebas-bebasnya, ‘gak tau bakso yang kita makan isinya bahan kimia, ikannya juga dikasih formalin supaya tahan lama, akhirnya berujung pada penyakit, kanker, dan penyakit lainnya, akibatnya biaya negara dan perorangan jauh lebih tinggi,” jelas Tito.
Kesehatan merupakan aspek sentral dalam pembangunan. Dalam lima program prioritas nasional, poinnya ada pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM ini selain ditopang oleh aspek pendidikan formal maupun non-formal, juga ditunjang dengan aspek kesehatan. Sebab, bagaimana mungkin membentuk SDM yang unggul dan terampil jika SDM tak sehat secara fisik, mental, maupun spiritual. (kom/dgr/nbh)
