JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan peran desa yang banyak berada di perbatasan menjadi sangat vital dan penting bagi bangsa ini. Jika dulu banyak orang-orang dari desa disebut ndeso atau ketinggalan, menurutnya kini desa punya posisi yang sangat strategis sekali.
“Peran desa yang kebanyakan ada di perbatasan menjadi sangat vital, sangat penting. Waktu saya masih muda itu kalau kita ketemu teman, kita joke (bercanda) kamu itu ndeso banget. Tapi sekarang terbalik, justru sekarang desa punya peranan yang sangat strategis sekali,” ujarnya dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Dijelaskan bahwa saat ini proyeksi perbandingan penduduk sampai dengan tahun 2020 di desa itu 43,3%, sedangkan di kota 56,7%. Akan tetapi, penduduk di kota yang 56,7% itu sebagian juga orang desa yang urban mencari kehidupan di kota, sehingga jumlah sebenarnya orang kota lebih sedikit dengan orang desa.
“Artinya, negeri di Indonesia ini sebagian besar orang ndeso yang katanya ketinggalan tadi. Tetapi sekarang orang ndeso itu memegang peranan. Oleh karena itu, mari kita bangga sebagai orang ndeso,” tuturnya.
Menko Polhukam juga menilai jika Kepala Desa mempunyai posisi yang sangat penting karena dia ujung tombak dari berbagai aktivitas negara. Kepala Desa, kata dia, merupakan penentu dari keberhasilan negara dalam membangun suatu pemerintahan karena mengelola masyarakat yang mayoritas.
Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai pemerintahan desa dalam pembangunan boleh dikatakan juga sebagai pelopornya, dinamisator yang menggerakkan masyarakat, dan katalisator yang menjaring hal negatif.
“Jadi ini menjadi satu pemahaman kita bahwa tidak bisa desa diabaikan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah betul sekali membangun dari pinggiran, berarti membangun masyarakat desa itu suatu kebijakan yang sangat tepat. Karena kita selama ini hanya berorientasi bangun ke kota, banyak proyek-proyek yang wah,” kata Menko Polhukam.
Pemilu 2019
Terkait masalah pemilu, mantan Panglima ABRI ini mengatakan bahwa dalam masalah keamanan, pemerintah sudah memerintahkan TNI dan Polri. Sedangkan untuk penyelenggaraannya, pemerintah juga bekerja sama dengan Bawaslu serta KPU membuat indeks kerawanan pemilu enam bulan sebelum pelaksanaan acara.
“Kalau keamanan kita titik beratkan pada misi TNI dan Polri, kalau masalah lancar kita serahkan pada penyelenggara pemilu ada KPU, KPUD, Bawaslu, dan perangkat-perangkat lainnya,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, Menko Polhukam juga menegaskan peran pemerintah dan pemerintah daerah pada Pemilu 2019, yakni wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menko Polhukam pun menghimbau agar Pemerintah Daerah dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di desa sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2019. Pemda juga harus turut serta menyukseskan Pemilu dengan mendorong partisipasi masyarakat desa untuk menggunakan hak pilihnya.
“Jalin sinergitas dengan TNI/Polri dan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk menyukseskan Pemilu dan fasilitasi proses penyelesaian permasalahan terkait pemilu di tingkat desa,” imbaunya. (pol)
