JPP JAKARTA - Pemerintah dalam empat tahun terakhir telah mengubah iklim kemudahan berusaha dan kesempatan kerja masyarakat yang membuat angka pengangguran terus menurun.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato kenegaraan yang dibacakannya pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018, di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Turut hadir dalam perhelatan tahunan tersebut, para pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wapres, tokoh politik dan nasional.
"Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen."
"Tumbuh cepatnya generasi produktif, mengharuskan pemerintah juga bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Itulah sebabnya, dalam empat tahun terakhir, Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita," jelas Presiden Jokowi.
Tujuan utama terobosan itu, menurut Presiden, membuat perekonomian bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa. Sehingga, sambung dia, bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran.
"Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen," tegas Kepala Negara.
Untuk mencapai kesejahteraan, Presiden mengatakan, pemerintah ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itulah, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah.
Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Presiden menegaskan, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
Sedangkan untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Presiden menyebut, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
Presiden juga mengungkapkan, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai. Tujuannya, sambung dia, agar lebih tepat sasaran.
"Cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019. Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," katanya. (kwb/jpp)
