JPP, YOGYAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Widodo Muktiyo mengajak pejabat hubungan masyarakat pemerintah untuk mengedukasi dan menyebarkan pengetahuan mengenai koperasi kepada publik agar membantu penguatan demokrasi ekonomi di Indonesia.
“Kami mengajak humas punya media sosial dan menggunakannya untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan tentang koperasi kepada publik,” ujar Widodo dalam acara Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM 5 Tahun Reformasi Total Koperasi di Grand Keisha Hotel, Yogyakarta, Rabu (9/10/2019).
Menurut Dirjen IKP, pengembangan koperasi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dan pejabat humas memiliki peran dalam menyebarkan informasi melalui semua kanal yang ada. Koperasi bisa menjadi pilar ekonomi di Indonesia. Untuk itu diperlukan sinergitas semua pihak.
“Tugas humas adalah menyebarkan informasi terkait pengembangan koperasi seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya kepada publik, melalui semua kanal yang ada," jelas Widodo.
Selanjutnya, Dirjen IKP menjelaskan, humas pemerintah dituntut untuk aktif memiliki dan menggunakan media sosial untuk kepentingan positif. "Informasi yang positif tentang koperasi melalui media sosial akan mendatangkan impact dan outcome yang baik dari sisi untuk memerangi hoaks maupun penguatan demokrasi ekonomi di tanah air," jelasnya.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Teguh Boediyana mengatakan Bakohumas harus mampu menembus semua egosektoral untuk bersatu menyiarkan narasi tunggal tentang koperasi. “Bakohumas harus mampu menembus semua egosektoral. Koperasi akan bermanfaat kalau melakukan kegiatan ekonomi yang riil,” ujarnya.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Acara Forum Tematik Bakohumas bertema “5 Tahun Reformasi Total Koperasi” Darmono mengatakan acara tersebut digelar untuk menyosialisasikan keberhasilan program Reformasi Total Koperasi sekaligus memberikan motivasi kepada gerakan koperasi khususnya koperasi milenial agar siap menghadapi era revolusi industri 4.0.
“Peran humas pemerintah sangat penting dalam memasyarakatkan koperasi sebagai badan usaha yang diamanatkan oleh konstitusi,” jelas Darmono.
Untuk itu, Darmono menyambut baik ketika sebanyak 70 peserta anggota Bakohumas yang merupakan perwakilan dari humas kementerian dan lembaga lainnya hadir dalam acara tersebut.
Pada kesempatan itu digelar diskusi yang menghadirkan pengamat koperasi Suroto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DI Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi, dan Ketua Koperasi Mahasiswa UGM Ika Rizky Fauziah dipandu moderator diskusi Freddy Yakob.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DI Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi mengatakan para pelaku koperasi dan UKM dihadapkan pada tantangan era revolusi industri 4.0. “Kondisi ini didukung dengan semakin maraknya e-commerce yang bersaing memperebutkan pengguna. Perkembangan seperti ini perlu untuk ditangkap oleh pelaku koperasi dan UKM,” katanya.
Menurut Srie Nurkyatsiwi, kehadiran teknologi dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk menerapkan strategi efisiensi usaha serta meningkatkan daya saing termasuk media sosial di dalamnya. (kom/nbh)
