JPP - JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semata-mata untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Dalam kurun waktu tiga tahun, berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, seperti bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, air bersih, sanitasi, perumahan, dan permukiman, turut berkontribusi pada meningkatnya daya saing Indonesia.
Komitmen mewujudkan Nawacita melalui pembangunan infrastruktur telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019.
Adapun capaian selama tiga tahun terakhir antara lain pembangunan 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai), di mana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 Ha (11 %) menjadi 859.626 Ha (12,9 %).
Selain itu, pembangunan jalan nasional di berbagai daerah sepanjang 2.623 km, jembatan sepanjang 29.859 meter, dan jalan tol yang dibangun sebagian besar dengan dana non-APBN akan selesai sepanjang 568 km hingga 2017 dengan target tahun 2019 akan bertambah 1.851 km.
Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mencapai 20.430 liter/detik dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 2.204.939 unit dalam tiga tahun ini.
“Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut harus didukung dengan kesiapan rantai pasok industri konstruksi, juga sumber daya konstruksi, yang meliputi usaha pemasok bahan bangunan/material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja konstruksi,” kata Menteri Basuki.
Sambutan tersebut dibacakan oleh Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis H Sumadilaga pada acara Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 yang digelar bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017, di JCC, Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Ditambahkannya, lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui penguatan stakeholder jasa konstruksi.
Oleh karena itu, tema yang diusung pada ajang Konstruksi Indonesia 2017 ini adalah “Era Baru Industri Konstruksi Indonesia”, yang relevan dengan kelahiran Undang-Undang Jasa Konstruksi.
“Presiden RI, Bapak Joko Widodo, saat membuka Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi secara serentak untuk seluruh wilayah Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta, beberapa waktu lalu telah menekankan pentingnya kita semua menjaga mutu setiap pekerjaan dan terus mengikuti perkembangan teknologi,” tutur Menteri Basuki.
Untuk menjawab itu, maka dalam penyediaan sumber daya konstruksi harus dilaksanakan dengan baik, bertanggungjawab, dan senantiasa memperbarui informasi terkait perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas hasil industri konstruksi mutunya tetap terjaga.
Konstruksi Indonesia 2017 merupakan ajang pertemuan stakeholders konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang diharapkan dapat menjadi wadah yang tepat untuk mencari solusi bersama, sekaligus tempat berkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan rantai pasok sumber daya industri konstruksi.
Pameran Konstruksi terbesar ini diikuti oleh 222 booth peserta yang berasal dari berbagai negara, seperti Jerman, Malaysia, Singapura, Iran, Korea dan sebagainya.
Kementerian PUPR sendiri turut ambil bagian dalam pameran tersebut, yang menampilkan informasi mengenai dukungan infrastruktur yang sudah selesai, sedang, dan akan dibangun, termasuk skema kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. (pupr)
