• Sabtu, 07 Desember 2019
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berita Foto
  • Berita Video
  • Infografis
  • Magazine
  • Indeks
Keuangan

Australia Investasi Jutaan Dollar Untuk Garam di Nagekeo

Kemaritiman

Menko Luhut: Energi Hijau Bantu Tekan Neraca Transaksi Berjalan

Kemaritiman

12 Poin Kesepakatan KKP 2019

IPTEK

Lima Perusahaan Ini Penerima Award Loyal Customer

  • Sabtu, 07 Desember 2019
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berita Foto
  • Berita Video
  • Infografis
  • Indeks
  • Home
  • Polhukam
  • Politik
  • Hukum
  • Hankam
  • Pemerintahan
  • Internasional

BPIP-BNPT Kerja Sama Lawan Gerakan Anti-Pancasila dan Terorisme

  • Rabu, 09/10/2019 14:22
  • Oleh Norvan Akbar
Berita Lainnya
  • Indonesia Tegaskan Komitmen Pemberantasan Ranjau Darat Anti-Personel
  • Kemendag: Indonesia Hadapi Tujuh Kasus Tuduhan Anti Subsidi
  • Jaksa, Penuntut Umum, dan Hakim Tindak Pidana Terorisme dan Keluarganya Diberi Perlindungan
  • Kapolda Bali Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Pertama di Indonesia
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat melakukan kerja sama menanggulangi gerakan anti-Pancasila dan terorisme di masa mendatang saat menggelar pertemuan di Gedung BNPT, Jakarta, Selasa (8/10/2019). (bpip)

JPP, JAKARTA - Anti-Pancasila dan terorisme merupakan ancaman yang terus membayangi keutuhan Indonesia, di mana dalam menghadapinya dibutuhkan sinergi dan kerja sama yang baik seluruh komponen bangsa.

Menyadari hal tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun sepakat melakukan kerja sama menanggulangi gerakan anti-Pancasila dan terorisme di masa mendatang.

Koordinasi untuk meningkatkan kerja sama keduanya dibicarakan dalam pertemuan di Gedung BNPT, Jakarta, Selasa (8/10/2019), antara Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen Hendri Paruhuman Lubis.

Melalui pertemuan ini, keuda lembaga melakukan diskusi, berbagi informasi, dan menyamakan persepsi terkait kerja sama yang sedang dalam proses berjalan. Kolaborasi antara kedua instansi ini dianggap vital untuk dilaksanakan mengingat bahaya gerakan anti-Pancasila dan radikalisme.

“Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini diperlukan sebagai formalitas karena kerja sama antara BPIP dan BNPT tidak terbatas sebelum ada PKS ini dan nanti setelahnya kami terus bekerja sama,” ujar Lubis.

Sementara itu, menurut Agristina, untuk memulai kerja sama ini, BPIP dan BNPT tidak harus memulai segalanya dari awal, tapi bisa memanfaatkan segala hal yang telah dimiliki keduanya.

"Hal ini sesuai dengan semangat gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya. (bpip)

  • Tags:
  • Pancasila
  • Radikalisme
  • Terorisme
  • Anti-pancasila
  • Bpip
  • Bnpt

Lihat Juga

APBN 2020 Menjawab Ancaman Resesi Global

Pemerintah Turunkan Kembali Suku Bunga KUR Jadi 6% Per tahun

Bukan Menciptakan Lapangan Kerja, Sekjen Kemenaker: Kami Memfasilitasi

Layanan Digital “Tolak Antre” bagi Para Pencari Kerja 

Ini Jawaban Direktur BPJS Soal Keluhan Peserta yang Dinomorduakan

Berita Terbaru

  • Mantan Wapres Jusuf Kalla Resmikan Rusunawa Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar

  • Tanpa Laporan, Dukcapil tidak Bisa Ubah Data

  • Kementerian PUPR Salurkan BSPS Untuk 336 Rumah Terdampak Bencana

  • Bentuk Profesionalisme, Panglima TNI Minta Prajurit Tingkatkan Kemampuan Menembak

Terpopuler

  • 01

    Kapolda: 2 Anggota TNI Korban Ledakan Granat Asap di Monas

  • 02

    Peluang Besar Indonesia - Korea Kerja Sama Tumbuhkan Industri Kreatif

  • 03

    Kejar Target Bauran Energi 2025 Butuh Investasi EBT Hingga USD36,95 Miliar

  • 04

    The Straits Times Nobatkan Presiden Jokowi sebagai Asian of the Year 2019

  • 05

    Terobosan Lagi, Surat Pindah Bisa Diurus di Dukcapil Terdekat

  • 06

    Ini Daftar ASN Berprestasi Penerima Anugerah ASN 2019

  • 07

    Hindari Penyesatan Informasi, Kemenhub Imbau Masyarakat Hati-Hati Beli Tiket Pesawat ‘Online’

  • 08

    Sekjen: Kemenag Dukung Penuh Tindaklanjut Inpres Nomor 7 Tahun 2019

  • 09

    Merentas Jalan Kemandirian Penyandang Disabilitas

  • 10

    Peran Nyata Indonesia di Dewan Keamanan PBB

 

 

© Copyright 2019 jpp.go.id

  • Home
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer