• Kamis, 12 Desember 2019
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berita Foto
  • Berita Video
  • Infografis
  • Magazine
  • Indeks
Infrastruktur

Rayakan Harnus 2019, Kementerian PUPR Bangun Rumah Nelayan dan Bedah RTLH

Kemaritiman

Galadinner Puncak Hari Nusantara akan Dihadiri Presiden Joko Widodo

Kemaritiman

Sekjen KemenPUPR: Hari Nusantara Dibuka dengan Acara Mancing Mania

Kemaritiman

Kementerian PUPR Mendukung Penuh Peringatan Hari Nusantara di Pariaman

  • Kamis, 12 Desember 2019
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berita Foto
  • Berita Video
  • Infografis
  • Indeks
  • Home
  • Polhukam
  • Politik
  • Hukum
  • Hankam
  • Pemerintahan
  • Internasional

Temui Jaksa Agung, Menko Polhukam Koordinasi Penegakan Hukum

  • Jumat, 22/11/2019 11:08
  • Oleh Norvan Akbar
Berita Lainnya
  • Presiden Minta Polri Secepatnya Umumkan Kesimpulan Kasus Novel Baswedan
  • Polri Peroleh Petunjuk Signifikan Kasus Novel Baswedan
  • Galadinner Puncak Hari Nusantara akan Dihadiri Presiden Joko Widodo
  • Menko Polhukam Harap Tak Ada Industri Hukum di Satgas Saber Pungli
Menko Polhukam Mahfud MD usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (20/11/2019). (pol)

JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi dan memastikan garis-garis kebijakan yang disampaikan oleh Presiden terkait penegakan hukum.

“Pertama saya punya kesan, alhamdulillah dalam hampir empat minggu bapak Jaksa Agung ini sudah melakukan pembaruan-pembaruan untuk siap bersinergi dengan kami, melakukan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang digariskan oleh Bapak Presiden,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dikatakan bahwa dirinya menjadi tahu secara teknologi Kejaksaan Agung sudah sangat siap dan kerja-kerjanya terukur sehingga memang tidak semua tudingan-tudingan itu benar. Sebab, faktanya itu bisa diukur melalui IT.

“Jaksa Agung Pak Burhanudin sudah membuat kebijakan-kebijakan yang linier dengan apa yang disampaikan Presiden yang harus dilakukan oleh Menko dan Kejaksaan Agung,” kata Menko Polhukam.

“Secara umum saya katakan ada kesiapan Kejaksaan Agung untuk maju bersama visi Presiden dan itu masyarakat bisa mengkontrol komitmennya,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam dan Jaksa Agung juga membahas mengenai Tim Pengawal Pengaman Pembangunan dan Pemerintahan. Pemerintah dan Jaksa Agung sepakat jika tim ini akan segera dibubarkan.

“Dulu ini memang dimaksudkan untuk mendampingi setiap Pemda membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ya bagus secara umum, tetapi ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu, misalnya untuk ambil keuntungan ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih tetapi ternyata tidak bersih,” ungkap Menko Polhukam.

Kemudian, ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4, sehingga hasil yang bagus ini dirusak oleh yang sedikit dilakukan oleh oknum Bupati maupun Jaksa.

“Pada akhirnya, daripada mudharat, TP4 ini akan segera dibubarkan dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa karena dulu memang dasarnya Presiden minta agar Kejaksaan beri pendampingan, tetapi pendampingan itu kan tidak harus struktural dalam bentuk TP4 dan lain sebagainya. Bisa berdasar kasus,” kata Menko Polhukam.

Kedua, lanjutnya, adalah untuk mengembalikan Kejaksaan di mana fungsinya untuk penindakan, mengingat kalau pencegahan sudah ada institusinya sendiri. “Ada pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan sebagainya. Ya itu yang pokok, tidak ada yang lebih,” ujar Menko Polhukam. (pol)

  • Tags:
  • Penegakan Hukum
  • Mahfud Md
  • St Burhanuddin
  • Presiden Joko Widodo

Lihat Juga

KLHK Gaet Australia Rancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Baru

Komitmen Kuat Pemerintah Selesaikan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria

Hutan yang Dikelola Masyarakat Capai 3,41 Juta Hektare

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kepala BNPB Buka Pameran Pengurangan Risiko Bencana 2019

Berita Terbaru

  • Rayakan Harnus 2019, Kementerian PUPR Bangun Rumah Nelayan dan Bedah RTLH

  • Teknologi RISHA Huntap Paska Bencana Sulawesi Tengah

  • Mantan Wapres Jusuf Kalla Resmikan Rusunawa Akademi Sentra Tenun di Tanah Datar

  • Tanpa Laporan, Dukcapil tidak Bisa Ubah Data

Terpopuler

  • 01

    Terobosan Lagi, Surat Pindah Bisa Diurus di Dukcapil Terdekat

  • 02

    Indonesia Menjadi Produsen Sekaligus Konsumen Terbesar Minyak Sawit

  • 03

    Pusat Kerukunan Umat Beragama Petakan Isu Toleransi Selama 2019

  • 04

    Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”

  • 05

    Kementerian PANRB: Pencegahan Radikalisme Dimulai Sejak Seleksi CPNS 

  • 06

    Rasa Bangga Praveen Jordan/Melati Daeva Sumbangkan Emas SEA Games 2019

  • 07

    Ikuti Jejak Indonesia, Sejumlah Negara Tetangga Gunakan Biodiesel

  • 08

    Sekjen: Kemenag Dukung Penuh Tindaklanjut Inpres Nomor 7 Tahun 2019

  • 09

    Ini Dia 10 Tindakan ASN yang Dapat Diadukan Sebagai Tindakan Radikal

  • 10

    Hemat Devisa, Minyak Biodisel Sanggup Gantikan Impor Solar Senilai Rp 51,73 Triliun

 

 

© Copyright 2019 jpp.go.id

  • Home
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer