JPP, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) Tahun 2020-2024 bukan menjadi dokumen formalitas. Tapi betul-betul menjadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.
Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang RPJMN 2020-2024, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019) sore.
“Karena itu yang termuat dalam dokumen itu harus jelas, harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” ujar Presiden.
Kepala Negara menunjuk contoh, target pertumbuhan ekonomi juga harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut.
Begitu pula dengan penurunan kemiskinan targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama. Outcome-nya juga dampaknya juga manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama.
“Saya ingin dalam dokumen RJMN yang dimuat itu ada betul-betul peta jalannya, roadmap nya ada, bagaimana cara mencapai target tersebut. Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif,” tegas Presiden.
Clearing House
Kepala Negara menegaskan kembali, tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden-Wakil Presiden. Ia ingin agar semuanya bisa sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah, dan dimulai dari RPJMN kita.
“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian,” jelas Presiden.
Karena itu, Kepala Negara meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Kepala Negara menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul sambung dengan penganggaran, dan juga ter-delivered dengan baik oleh kementerian.
“Jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian, dan juga berbeda dengan yang dianggarkan dengan kementerian keuangan, harus sambung semuanya,” tegas Presiden.
Karena itu, menurut Kepala Negara, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana dalam anggaran kementerian-kementerian.
Terakhir, Kepala Negara meminta agar sinergi antara lintas kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah harus dibangun bersama. Sehingga ada kesamaan gerak langkah, tidak melangkah sendiri-sendiri. Di samping itu, Presiden meminta juga para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.
“Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” pungkas Presiden.
SKP itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan semua menteri Kabinet Indonesia Maju, kecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berhalangan hadir dan diwakili Wakil Menteri Pertahanan Sakti Trenggono. (stkb/nbh)
