JPP, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan menjadi stimulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
“Untuk itu, pemerintah akan bekerja keras membangun trust atau kepercayaan agar investor berbondong-bondong datang ke Indonesia,” ujar Presiden sebagaimana dikutip Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman, dalam konperensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019) petang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konperensi pers itu mengemukakan tugas pemerintah mungkin lebih memperbaiki dari sisi suplainya, market biarkanlah dijawab oleh market.
Sementara, lanjut Suharso, dalam pembiayaan masa depan tentu pemerintah akan lebih membuka peluang lebih besar kepada swasta. Sebab, peranan APBN terutama untuk belanja modal itu kecil sekali di dalam pembentukan modal tetap bruto atau sekitar cuma sekitar 7,6% dari GDP kita.
“Kalau secara total memang APBN-nya besar, dengan belanja barang dan belanja pegawai. Tetapi saya kira intinya kalau menggerakkan ekonomi adalah salah satunya adalah di belanja modal,” jelas Suharso.
Menurut Suharso, pemerintah berharap belanja modal ini ke depan yang diharapkan bisa diperoleh dari swasta dengan segala macam skema. Ia menyebutkan, banyak proyek-proyek, merger proyek bisa ditawarkan kepada swasta termasuk untuk pelayanan dasar publik yang sifatnya itu bisa membentuk revenue, yang dengan demikian bisa ditawarkan kepada swasta dengan standar harga yang dapat dicapai oleh masyarakat.
Jadi ke depan, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, pemerintah akan tetap bersinergi dan dengan sumber-sumber keuangan yang alternatif, yang lebih inovatif dalam hal ini swasta. Kerja sama seperti PPP yaitu public private partnership, tetap akan diteruskan atau KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).
“Dan ada juga sumber-sumber pembiayaan dengan model equitas atau equity financing juga akan tetap diteruskan. Ada 41 merger project yang kita akan tawarkan terbuka kepada umum,” ungkap Suharso.
Asumsi Makro
Mengenai asumsi makro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengemukakan, tentu pemerintah membangun dengan beberapa asumsi, seperti tingkat inflasi kalau bisa bertahan di bawah 3,5%, pertumbuhan ekonomi kalau bisa rerata 6%, kemudian nilai tukar rupiah bisa bertahan dengan harga 14.000.
“Jadi saya kira mudah-mudahan, namanya asumsi dan skenario itu memang disusun berdasarkan beberapa asumsi. Memang ada sedikit penurunan, misalnya di lifting tetapi kita punya cara untuk mengatasinya dengan B30, B50 dan seterusnya,” pungkas Suharso. (stkb/nbh)
