JPP, TANGERANG - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga negara dengan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
“Yang menjaga negara ya kita ASN. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ambil bagian untuk menjaga negara ini,” tegas Niken dalam Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan ber-PNS di Tangerang, Banten, Selasa (19/11/2019).
Menurut Sekjen Niken, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Dalam UU tersebut diatur bahwa kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI," papar Niken.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemkominfo juga menjelaskan tentang tingginya minat masyarakat untuk menjalani profesi sebagai PNS saat ini. Menurut Niken, perbandingan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018 adalah 1:30.
“Kita yang sudah duduk sebagai PNS patut bersyukur. Tahun 2018 ketika pemerintah membuka lowongan bagi CPNS, yang daftar lebih dari empat juta sementara yang diterima 180 ribu. Sekarang tidak ada lagi model dititipkan siapa?” ungkap Niken.
Sekjen Niken juga mengimbau PNS untuk netral dalam Pemilihan Umum/Presiden/Wakil Daerah/Wakil Rakyat, serta melarang PNS terlibat dalam aktivitas ujaran kebencian. "Larangan keterlibatan PNS dalam aktivitas ujaran kebencian antara lain dilarang mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, serta membenci Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah," jelasnya.
Selain itu, Sekjen Niken menyebutkan PNS juga dilarang menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. “Pelanggaran netralitas PNS dan larangan ujaran kebencian dapat dilaporkan melalui email disiplin@kominfo.go.id, yang disertai bukti-bukti antara lain berupa link, screenshoot dan lain-lain,” pungkasnya. (kom/nbh)
